Dandim 1802/Sorong Hadiri Sosialisasi Tugas dan Fungsi Organisasi Jaksa Agung Muda.

 

 

Sorong. Jumat (15/09/2023) - Komandan Kodim 1802/Sorong Letkol Cpn A.S Pamungkas S.E., M.IP menghadiri kegiatan Sosialisasi tugas dan fungsi organisasi Jaksa Agung Muda bidang pidana militer dan bimbingan teknis (Bimtek) penanganan perkara koneksitas serta sosialisasi nota kesepahaman antara Jaksa Agung dan Panglima TNI dipimpin oleh Dr. Harly Siregar, SH.,M.Hum (Kajati Papua Barat), bertempat di Rose Quartz Crystal Ballroom Rylich Panorama Hotel, Jln. Sam Ratulangi, Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

 

Dalam kesempatan Kajati Papua Barat Dr. Harly Siregar, SH.,M.Hum mengataka Terimakasih telah meluangkan waktunya atas kehadiran para tamu undangan karena hari ini merupakan materi baru yang harus diketahui oleh aparat TNI. Sejalan dengan pasal 89 undang-undang nomor 8 tahun 81 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana di sana menggambarkan bagaimana peristiwa pidana perkara yang dilakukan oleh sipil dengan kalangan militer yang seharusnya itu dibawa ke ranah peradilan umum kecuali ditentukan lain berdasarkan syarat yang ditentukan di dalam pasal itu dan ketentuan perundang-undangan.

 

Terkait dengan koneksitas pertautan antara para pelaku yang dilakukan oleh sipil dan militer dalam satu peristiwa pidana bahwa tentu dengan adanya jaksa mudapidana militer kita harapkan akan membangun fungsi-fungsi koordinasi dan sinergi antara ke auditor yang ada di TNI di militer dengan fungsi koordinasi dan Sinergi untuk tidak terjadi ego sektoral di dalam penyelesaian penataan perkara yang di dalamnya terdapat para pelaku baik sipil maupun militer.

 

Membangun koordinasi dan sinergitas yang sangat sulit karena selalu kita menunjukkan ego sektoral TNI Polri Kejaksaan dan ASN lainnya oleh karenanya kita harapkan bahwa pembentukan jaksa muda militer sebagai perwujudan terhadap prinsip dominan maka Jaksa sangat berkepentingan terhadap isu-isu penuntutan Yang dilakukan oleh apakah kalangan sipil maupun kalangan militer secara bersama-sama dalam satu peristiwa pidana.

 

Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan melihat bahwa fungsi-fungsi sejarah pidana militer Harus hadir di kejaksaan dalam rangka melakukan konsolidasi dan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan ini oleh karenanya bimbingan teknis ini dalam konteks untuk menyamakan persepsi terhadap kondisi yang ada.

 

Staf Ahli Gubernur Bid Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Prov Papua Barat Daya George Yarangga, A.PI,MM  menyampaikan Atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya saya memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan tinggi Papua Barat beserta seluruh jajaran atas terselenggaranya acara ini tentunya akan memberikan pemahaman kepada kita semua tugas dan fungsi Jaksa Agung muda bidang pidana militer dan penanganan perkara koneksitas.

 

Jaksa Agung muda pidana militer merupakan lembaga baru di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan asisten pidana militer di lingkungan Kejaksaan tinggi perkara konektivitas adalah perkara yang pelakunya unsur militer yang tunduk pada Peradilan Militer dan sipil yang tunduk pada peradilan umum tujuan untuk mencegah disparitas perbedaan penanganan perkara pendakwaan penuntutan dan penjatuhan hukuman terhadap para pelaku tindak pidana, Tercapainya prinsip persamaan di muka hukum prajurit TNI maupun masyarakat sipil.

 

Pemerintah daerah provinsi Papua Barat Daya yang merupakan Mitra Kejaksaan tinggi Papua Barat di usianya yang baru menginjak sembilan bulan perlu mendapat pemahaman terkait dengan bidang hukum Jaksa Agung muda bidang pidana militer dan penanganan perkara koneksitas.